Senin, 28 November 2016

Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog Artikel & Materi . Senang sekali rasanya kali ini dapat kami bagikan materi IPS Sejarah Kelas 9 Bab Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi. Silakan disimak artikel selengkapnya,,,

BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI

Materi IPS Sejarah Kelas 9 Semester 2

A Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

1. Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)

Aksi yang dilakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu berbagai elemen masyarakat melakukan demonstrasi-demonstrasi menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Apalagi kondisi ekonomi yang memburuk, harga-harga membumbung tinggi sehingga menambah penderitaan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan- kesatuan aksi yang lain, misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Ketika gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin keras pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah sebagai berikut.
a. Pembubaran PKI.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Ketiga tuntutan di atas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI beserta ormasormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G30 S /PKI. Selain itu juga keinginan adanya perubahan ekonomi yakni penurunan harga.

2. Surat Perintah Sebelas Maret 

Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan
Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

3. Sidang Umum MPRS 

Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru antara lain sebagai berikut.
1)       Ketetapan MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.
2)       Ketetapan MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormasormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme- Komunisme di Indonesia.
3)       Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
4)       Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX.

4. Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden Sukarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30 S/ PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Untuk memenuhi permintaan MPRS tersebut maka Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa G 30 S /PKI serta kemerosotan ekonomi dan moral. Oleh karena itu MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi Nawaksara tersebut. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno memberikan pelengkap Nawaksara. Akan tetapi isinya juga tidak memuaskan banyak pihak. Oleh karena itu DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 menolak Nawaksara berikut pelengkapnya. Selanjutnya DPR- GR mengusulkan kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan mengangkat Pejabat Presiden.

Pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX, Jenderal Soeharto. Peristiwa penyerahan kekuasaan yang dilakukan atas prakarsa Presiden Soekarno ini merupakan peristiwa penting dalam  upaya mengatasi situasi konflik pada waktu itu. Penyerahan kekuasaan ini ternyata mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat umum dan ABRI.

5. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia pada masa yang condong kepada salah satu blok pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Orde Baru bertekad untuk untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama. Politik luar negeri yang memihak kepada salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS (kemudian MPR). Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. Sebagai landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, maka jelaslah bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Sesuai dengan kepentingan nasional, maka politik luar negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Namun bukanlah politik yang netral, tetapi suatu politik luar negeri yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru melakukan langkah- langkah sebagai berikut.
1)       Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia setelah ditandatanganinya persetujuan untuk menormalisasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Selanjutnya sejak 31 Agustus 1967 kedua pemerintah telah membuka hubungan diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar.
2)       Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1966 setelah meniggalkan PBB sejak 1 Januari 1965. Sebab selama menjadi anggota badan dunia, yakni sejak 1950-1964, Indonesia telah menarik banyak manfaatnya.
3)       Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

6. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum pada masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu pada waktu itu berbeda dengan pemilu tahun 1955 karena telah menggunakan sistem distrik bukan sistem proporsional. Dalam sistim distrik ini partai-partai harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk sesuatu daerah. Suara yang terkumpul di suatu daerah tidak dapat dijumlahkan dengan suatu partai itu yang terkumpul di daerah lain. Pemilu tahun 1977 diikuti oleh 10 kontestan, yakni PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenangkan oleh Golkar. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang kali ini diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selanjutnya pemilu-pemilu di Indonesia selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

7. Sidang MPR Tahun 1973

Dengan Pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai MPR tetap, yakni bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil Pemilu I adalah Idham Chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya sebagai berikut.
1) Tap IV /MPR /73 tentang Garis- garid Besar Haluan Negara sebagai pengganti Manipol.
2) Tap IX /MPR /73 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.
3) Tap XI /MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Wakil Presiden RI.
Dengan demikian RI telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan amanat UUD 1945.

B, Data Statistik Ekonomi Orde Baru

Pada awal Orde Baru program pemerintah diarahkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional terutama upaya menekan inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi 650 % setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan cepat akan tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Dengan stabilisasi untuk menekan inflasi agar harga barang-barang tidak membumbung tinggi. Sedangkan rehabilitasi untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik.
Program “Pembangunan Nasional Berencana” yang dicanangkan Orde Baru dilaksankan secara bertahap dan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pelita I yang dimulai pada tanggal 1 April 1969 dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Untuk membiayai pembangunan pada Pelita I digali sumber- sumber keuangan dan tabungan pemerintah, kredit jangka menengah dan jangkan panjang dari perbankan, penanaman modal dan reinvestasi oleh perusahaan swasta nasional, perusahaan asing dan perusahaan negara serta bantuan proyek luar negeri. Dengan melakukan pembangunan maka pada akhir Pelita I yakni tanggal 31 Maret 1974 terjadi penigkatan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pertanian terutama beras mengalami kenaikan rata- rata 4 % setahun. Sedangkan produksi kayu rata-rata 37,4 % setahun. Kenaikan produksi beras ini dikarenakan adanya perluasan areal pertanian dan terlaksananya program Bimas dan Inmas serta dengan Panca Usaha Tani.
Selain produksi beras, ekspor ikan dan udang juga mengalami peningkatan rata-rata 62 % setahun. Produksi industri juga mengalami kenaikan terutama pupuk Pusri di Palembang dan mulai bekerjanya Petrokimia Gresik. Sedangkan industri tekstil mengalami kemajuan pesat, baik dalam produksi benang tenun maupun bahan tekstil. Benang tenun meningkat dari 177.000 bal pada awal Pelita I menjadi 316. 247 pada akhir Pelita I, sedangkan bahan tekstil dari 449, 8 juta menjadi 920 juta meter. Adapun grafik produksi beras, industri tekstil, hasil pengolahan minyak maupun arus wisatawan ke Indonesia dalam kurun waktu Pelita I adalah sebagai berikut.

Pada Pelita II yang dimulai pada tanggal 1 April 1974 dalam kegiatan ekonomi di Indonesia banyak menghadapi tantangan. Merosotnya kegiatan ekonomi di negara-negara industri menyebabkan berkurangnya ekspor berbagai hasil produksi Indonesia. Sementara itu inflasi yang terjadi di negara-negara industri menyebabkan naiknya harga barang- barang modal yang diperlukan dalam pembangunan. Walaupun banyak tantangan dalam kegiatan ekonomi Indonesia akan tetapi secara keseluruhan dalam Pelita II pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 % setahun. Produksi tekstil meningkat dari 900 juta menjadi 1,3 milyar meter. Bila sebelum Pelita II Indonesia mengimpor pupuk urea maka pada akhir Pelita II Indonesia berhasil mengekspor pupuk urea ke negara-negara ASEAN terutama Filipina dan Muangthai. Sedangkan produksi semen juga meningkat dari 900 ribu ton menjadi 5 juta ton. Selanjutnya pada tahun 1983 /1984 (akhir Pelita IV) ekonomi di Indonesia menunjukkan peningkatan, misalnya produksi beras pada tahun 1973 mencapai 14, 61 juta ton sedangkan pada tahun 1983 /1984 meningkat menjadi 25, 4 juta ton. Sedangkan produksi tekstil pada tahun 1973 mencapai 926, 7 juta meter dan pada tahun 1983 /1984 mencapai 2.347, 2 juta meter. Dengan demikian pembangunan nasional pada waktu itu mengalami perkembangan.

C.  Berakhirnya Orde Baru: Krisis Ekonomi dan Gerakan Reformasi

Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (Single Majority) mendapat tekanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah.

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum. Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah tentang pelilihan umum secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif. Karena keadaan dianggap membahayakan keselamatan negara maka MPR mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 21 Juli 2001. Hasil sidang tersebut memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman sebagai Presiden dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2004. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya kesulitan ekonomi sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum bisa memulihkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi. Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir sampai diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004. Pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat propinsi dan pada tingkat kota atau kabupaten. Adapun hasil pemilu legislatif pada tingkat pusat sebagai berikut.

Pemilihan Umum untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan dua kali putara. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Terpilih sebagai presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil presiden Jusuf Kalla. Pemilihan Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu hasil dari gerakan reformasi di Indonesia.

Demikian materi IPS Sejarah Kelas 9 Bab Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya | Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru | Data Statistik Ekonomi Orde Baru |  Berakhirnya Orde Baru: Krisis Ekonomi dan Gerakan Reformasi.. Semoga bermanfaat...

Selasa, 22 November 2016

Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Peran Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog Artikel & Materi . Senang sekali rasanya kali ini dapat kami bagikan materi IPS Sejarah Bab Konferensi Asia-Afrika (KAA) meliputi Latar belakang, Sejarah, Tujuan, Hasil, Peran Indonesia dan lain-lain. Mari kita bahas selengkapnya...

Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Peran Indonesia
Simaklah pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menyebutkan, bahwa bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi landasan politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok (kekuatan). Sedangkan Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita PBB. Salah satu bukti peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia- Afrika (KAA).

Latar belakang, Sejarah, Tujuan, Hasil, Peran Indonesia dalam KAA


1. Latar Belakang Diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika
  1. Bangsa-bangsa Asia – Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni samasama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa.
  2. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan misalnya, Yaman sedang berjuang membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris, Rakyat Aljazair, Tumisia, Maroko, Sudan, dan Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa Eropa, dan lain-lain.
  3. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.
  4. Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut.
Misalnya:
1)       Persengketan RRC-Taiwan untuk memperebutkan Pulau Quemoi.
2)       Persengketan India-Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kasmir
3)       Persengketan Korea Utara-Korea Selatan masalah perbatasan.
  1. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antarnegara. Seruan Dewan Keamanan PBB sering dilanggar negara-negara yang sedang berselisih
  2. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat (Papua) melalui PBB.
  3. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin, tetapi ingin memusatkan perhatian pada pembangunan sehingga memerlukan kerja sama.
2. Sejarah Terwujudnya Konferensi Asia-Afrika 

Terwujudnya konferensi Asia-Afrika didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor.

a. Konferensi Colombo (Konferensi Pancanegara I)

Pada tanggal 28 April-2 Mei 1954 diadakan konferensi di Colombo, ibu kota Srilangka. Adapun wakil dari 5 negara yang hadir tersebut sekaligus akan menjadi sponsor KAA sebagai berikut.
1)       Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo
2)       India, diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit Jawarhalal Nehru
3)       Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah.
4)       Birma (sekarang Myanmar), diwakili oleh Perdana Menteri Unu.
5)       Srilangka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala.

Dalam konferensi ini Indonesia mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya negara-negara Asia, tetapi juga beberapa negara Afrika. Gagasan ini disambut positip dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo mendapat mandat untuk menjajagi kemungkinan dilaksanakan konferensi Asia-Afrika. Dalam konferensi Colombo ini diputuskan antara lain sebagai berikut.
  1. Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis.
  2. Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.
  3. Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia-Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara.
b. Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Pada tanggal 28-31 Desember 1954 diadakan Konferensi di Bogor. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Colombo, di mana negara-negara sponsor akan mengevaluasi hasil penjajagan Indonesia dalam mempersiapkan KAA. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam Konferensi Bogor adalah tujuan konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan diundang dan kesekretariatan.
Rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut.
a)       Mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955.
b)       Menetapkan kelima negara peserta konferensi Colombo sebagai negara-negara sponsor.
c)       Menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang.
d)       Menentukan tujuan konferensi Asia-Afrika.

3. Tujuan Konferensi Asia-Afrika
  1. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama.
  2. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta.
  3. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti yang menyangkut kedaulatan nasional, rasionalisme, dan kolonialisme.
  4. Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.
4. Pokok-Pokok Agenda Pembicaraan KAA
  1. kerja sama ekonomi;
  2. b kerja sama budaya;
  3. hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri;
  4. masalah kolonialisme, imperialisme seperti Belanda di Irian Barat (sekarang Papua), Perancis di Maroko, Aljazair dan Tunisia;
  5. masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional (termasuk di dalamnya beberapa aspek tentang PBB, soal hidup berdampingan, masalah Indocina, Aden dan masalah perlucutan senjata).
5. Negara-Negara yang Hadir dalam KAA

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk lima negara sponsor) dari 30 negara yang diundang. Satu negara yang tidak hadir yakni Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) karena sedang terjadi pergolakan politik orang-orang Negro menentang ras diskriminasi.
Dalam KAA ini negara-negara peserta terdiri dari 3 kelompok pandangan politiknya yang berbeda, yaitu: kelompok yang pro Barat, seperti Filipina, Muang Thai, Pakistan, Iran, dan Turki; kelompok yang beraliran Komunis yaitu RRC dan Vietnam Utara; dan kelompok yang netral seperti India, Birma, Srilangka dan Indonesia, serta ada juga yang belum menampakkan pandangan politiknya.

6. Hasil-Hasil Konferensi

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati para peserta sebagai berikut:
  1. Kerja sama ekonomi, antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi, memajukan perdagangan, saling memberikan bantuan teknik, dan mendirikan bank-bank.
  2. Kerja sama kebudayaan, antara lain memajukan kerja sama kebudayaan sebagai jalan terpenting untuk mendapatkan pengertian antara bangsa-bangsa Asia -Afrika, memajukan pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar, pelatih, dan guru.
  3. Masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB serta menentang ras diskriminasi.
  4. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni menentang adanya imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
  5. Masalah-masalah lain, yakni mengakui hak-hak bangsa Arab di Palestina dan menuntut soal Palestina diselesaikan secara damai, menuntut kembalinya wilayah Irian Barat (sekarang Papua) kepada Indonesia serta menuntut hak wilaya Aden bagi Yaman.
  6. Mengusahakan perdamaian dan  kerja sama di dunia dengan cara berikut.
1)       Mendesak PBB untuk menerima negara-negara yang telah memenuhi persyaratan yakni Kamboja, Srilangka, Jepang, Yordania, Laos, Libya, Nepal dan Vietnam.
2)       Mengusulkan supaya diadakan pelarangan atas pembuatan, percobaan dan penggunaan senjata nuklir.
3)       Mengusulkan diadakan kerja sama semua negara di seluruh dunia atas dasar menghormati hak-hak manusia.
g.      Pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dan kerja sama di dunia. Selain keputusan KAA di atas, konferensi Asia-Afrika juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” (Bandung Declaration). 

Adapun isi Dasasila Bandung selengkapnya adalah :
1)         Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
2)         Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3)         Mengakui persamaan ras, dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil.
4)         Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal besar maupun kecil.
5)         Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
6)      a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar.
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7)      Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8)      Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, ataupun cara damai lain lagi menurut pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB.
9)      Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.
10)    Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

7. Pengaruh Konferensi Asia – Afrika

Konferensi Asia-Afrika di tutup secara resmi pada tanggal 24 April 1955. para utusan kembali ke negaranya masing-maisng untuk memperjuangkan hasil-hasil konferensi secara bersama-sama. Konferensi Asia-Afrika membawa pengaruh atau akibat penting, misalnya :
  1. Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Serikat.
  2. Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat. Hal ini tampak dengan meningkatnya jumlah negara-negara Asia-Afrika yang merdeka setelah tahun 1955.
  3. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan Srilangka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur.
Di samping itu KAA memiliki arti penting karena merupakan cetusan rasa setia kawan (solidaritas) bangsa-bangsa Asia-Afrika serta mengilhami berdirinya Gerakan Non Blok.

8. Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia – Afrika
  1. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 28-29 Desember 1954 di Bogor (Jawa Barat). Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika.
  2. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung (Jawa Barat). Dalam konferensi ini beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, di antaranya adalah : Ketua Konferensi : Mr. Ali Sastroamidjoyo, Sekretaris Jenderal Konferensi : Ruslan Abdulgani, Ketua Komite Kebudayaan : Mr. Muh. Yamin, dan Ketua Komite Ekonomi: Prof. Ir. Roseno.
Sumber : https://mbajengbremana.wordpress.com/

Demikian materi IPS Sejarah Bab Konferensi Asia-Afrika (KAA) meliputi Latar belakang, Sejarah, Tujuan, Negara peserta, Hasil, Peran Indonesia dan lain-lain. Semoga bermanfaat...

Jumat, 18 November 2016

bagaimanakah penanganan yang paling efektif untuk kondisi kaki anak / bayi yang mengalami kaki pengkor / club foot / ctev?

buat para orang tua pasti cemas ketika mengetahui bayi tercinta dengan kondisi telapak kaki menekuk ke dalam atau dalam bahasa medis biasa di sebut dengan CTEV (congenital talipes equinovarus) / club foot. sebetulnya ctev / kelainan kaki pengkor ini sudah ada sejak jaman dahulu, cuma memang kasusnya sedikit. ada penelitian yang mengatakan 1/1000 kelahiran bayi mengalami kelainan ini. bayi yang dilahirkan oleh orang tua yang dulu pernah mengalami ctev mempunyai resiko yang lebih besar untuk lahir dengan kondisi kelainan kaki seperti ini. dengan penanganan yang tepat, biasanya kelainan kaki pengkor ini bisa diatasi dengan baik. ketika kita mengetahui anak kita mengalami kelainan kaki yang menekuk ke arah dalam, sebaiknya sesegera mungkin dilakukan penanganan. semakin dini penanganannya, semakin bagus hasilnya.

Ringkasan poin:
  • Kelainan Kaki pengkor  (biasa disebut club foot) adalah kelainan bawaan umum yang mempengaruhi satu dari 1.000 kelahiran hidup di Indonesia (1/1000 kelahiran)
  • Kebanyakan kasus adalah idiopatik (belum diketahui secara pasti penyebabnya) dan tidak terkait dengan kondisi lain
  • Penanganan secara dini sangat menentukan tingkat keberhasilan pengobatanya.
  • pengobatan terbaik saat ini adalah dengan pengegipan dan pemakaian sepatu khusus dan exercise menurut metode Ponseti.
  • Hasilnya lebih baik dengan metode manipulatif daripada dengan rilis bedah
  • Kekambuhan dapat terjadi dan biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan sepatu koreksi yang digunakan.
Club foot atau kaki pengkor, juga disebut Congenital Talipes Equinovarus (CTEV), adalah suatu kelainan bawaan yang melibatkan satu kaki atau keduanya. Kaki yang terkena memperlihatkan kondisi dimana  telapak kaki mengalami pembekokkan kea rah dalam, sehingga terlihat punggung kaki justru yang berada di bawah. Tanpa pengobatan, orang dengan  club foot  sering berjalan menggunakan  pergelangan kaki mereka atau di sisi samping kaki mereka.

Namun, dengan pengobatan, sebagian besar pasien sembuh sepenuhnya pada anak usia dini dan mampu berjalan dan berpartisipasi dalam atletik seperti hanya pasien yang lahir tanpa CTEV.

Umumnya kecacatan ini muncul sejak lahir, terjadi pada sekitar satu dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Sekitar setengah dari orang yang mengalami  kaki pengkor adalah mengalami pada kedua kakinya (biasa disebut bilateral), yang disebut bilateral club foot. Dalam kebanyakan kasus itu adalah gangguan terisolasi dari anggota badan. Hal ini terjadi pada laki-laki dua kali lebih sering daripada  wanita.


Treatment / penanganan:

Setelah anak telah didiagnosis dengan kaki pengkor, ada banyak pendekatan pengobatan yang berbeda. Pengobatan harus diberikan segera setelah diagnosis untuk mengambil keuntungan penuh dari fleksibilitas dalam tulang dan sendi bayi. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan manipulasi untuk mencoba mencapai kaki normal. Metode Ponseti tampaknya menghasilkan hasil yang lebih baik daripada metode Kite dan hasil yang mirip dengan teknik tradisional.


Ini melibatkan manipulasi oleh orang-orang khusus dalam teknik dengan serial casting ( digip) dan kemudian memberikan  brace untuk memegang kaki dalam posisi plantigrade. Penggunaan gip biasanya berkisar 6-7 mingguan.  Setelah serial casting selesai, maka harus memakai sepatu khusus jenis dennisbrown splint, sejenis sepatu khusus yang berfungsi mengoreksi posisi telapak kaki kearah kaki normal pada umumnya. Di Amerika, manipulasi diikuti oleh serial casting, paling sering dengan metode Ponseti. manipulasi kaki biasanya dimulai dalam waktu dua minggu setelah kelahiran.


pemakaian sepatu biasanya dimulai setelah selesai program gip. itu biasanya di minggu ke 7 setelah kelahiran. pada awalnya sepatu yang digunakan adalah yang jenis dennisbrown splint. sepatu ini dikaitkan dengan sebuah plat logam yang menghubungkan sepatu kanan dengan sepatu kiri. plat logam ini berfungsi mempertahankan posisi kemiringan kaki dengan tujuan mengoreksi sudut pembengkokan yang terjadi pada kasus club foot. 

contoh sepatu jenis dennisbrown splint (tampak depan)

contoh sepatu jenis dennisbrown splint (tampak samping)

contoh sepatu dennisbrown splint (tampak depan)
sepatu jenis dennisbrown splint ini dipakai selama 24 jam penuh (kecuali mandi dilepas). pemakaian sepatu jenis ini biasanya berkisar antara 3,5 bulan sampai 4 bulan (selama 24 jam). selanjutnya sepatu jenis ini hanya dipakai waktu malam hari (jam 6 sore sampai jam 6 pagi). dan untuk siang harinya memakai sepatu koreksi yang tanpa plat pada bagian bawah. namun platnya ada di bagian samping kakan kiri. karena pada usia ini anak sudah mulai aktif bergerak. jadi bila dipakaikan sepatu jenis dennisbrown akan menghambat pergerakan anak. maka sepatu jenis dennisbrow dipakai wartu malam hari saat si anak tidur. sepatu koreksi yang di pakai pada siang hari ini bentuknya seperti sepatu boot. agak tinggi dan ada platnya pada bagian samping kanan kiri.
contoh gambar sepatu khusus orthopaedi (tampak samping)
contoh sepatu khusus orthopaedi (tampak belakang)


contoh sepatu khusus orthopaedi (tampak depan)

contoh sepatu orthopaedi (tampak samping)

contoh sepatu orthopaedi (tampak samping)



contoh sepatu orthopaedi (tampak samping)


Pemakaian sepatu ini nanti biasanya sampai anak usia 4 tahun. jika kurang dari 4 tahun sepatu sudah tidak dipakai, ada kemungkinan CTEV akan kembali kambuh. 

untuk konsultasi dan pemesanan sepatu baik jenis dennisbrown dan sepatu jenis orthopaedi, bisa menghubungi di;

Hp. 0858  6737  4002  

(sms/whatsapp/ telp)


Bp. Nugroho, Spesialis sepatu koreksi


atau bisa melalui website www.orthoshoping.blogspot.com


Kamis, 17 November 2016

Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog Artikel & Materi . Senang sekali rasanya kali ini dapat kami bagikan artikel tentang materi IPS Sejarah tentang Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia. Berikut materi selengkapnya..

Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia

1. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN

ASEAN (Association of South East Asia Nations), atau Perhimpunan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara (PERBARA), merupakan organisasi kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN Berdirinya ASEAN didorong oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut.
  1. Faktor Intern (dari dalam), yakni setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Munculnya negara-negara baru ini pada umumnya banyak memiliki persamaan masalah, oleh karena itu perlu sikap dan tindakan bersama untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan ini melalui ASEAN.
  2. Faktor Ekstern (dari luar), yakni akibat krisis Indocina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos dan Kamboja (Kampuchea) sebagai negara komunis, maka negara-negara tetangga di kawasan ini merasa khawatir dan bersepakat menghadapi ancaman ini dengan membentuk ASEAN.
 Latar Belakang Terbentuknya ASEAN, sejarah, Tujuan Asean, Struktur Organisasi, dll

2. Sejarah Berdirinya ASEAN

Di Asia Tenggara ada dua organisasi yang membawa pada pembentukan. Pertama, Association of Southeast Asia (ASA) yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1961 antara Malaysia, Muang Thai, dan Filipina. Kedua, MAPHILINDO yang dibentuk pada tahun 1963, merupakan musyawarah antara negara-negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Karena adanya “Krisis Federasi Malayasia” yang kurang memuaskan Indonesia dan Malaysia, maka diawali dengan ajakan Thanat Khoman dari Birma kepada Tun Abdul Razak dari Malaysia maupun Adam Malik dari Indonesia pada bulan Mei 1967 maka terbentuklah 

Deklarasi ASEAN. Deklarasi ASEAN ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Deklarasi Bangkok) oleh lima utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Ke lima tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah :
1)       Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia);
2)       Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia);
3)       S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura);
4)       Narsisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina); dan
5)       Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Muang Thai).

Kelima negara di atas merupakan anggota ASEAN pada awal berdirinya. Selanjutnya dalam perkembangannya sampai sekarang ini anggota ASEAN sudah bertambah 5 negara, yakni :
1)       Brunei Darussalam (tanggal 7 Januari 1984),
2)       Vietnam (28 Juni 1995),
3)       Laos (23 Juli 1997),
4)       Myanmar (23 Juli 1997), dan
5)       Kampuchea (16 Desember 1998).

3. Tujuan ASEAN

Maksud dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah sebagai berikut.
(1)     Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
(2)     Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
(3)     Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
(4)     Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana- sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, professional, teknik dan administrasi.
(5)     Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan saranasarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat.
(6)     Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara.
(7)     Memelihara kerja sama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa.

4. Struktur Organiasi ASEAN
Untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN, maka dibentuklah struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ini antara sebelum dan sesudah KTT I di Bali 1976 ada perbedaan.

a. Sebelum KTT I di Bali 1976 Struktur Organisasinya Sebagai Berikut.

(1)     Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (ASEAN Ministerial Meeting). Sidang Tahunan ini merupakan sidang tertinggi yang diadakan setiap tahun secara bergilir di negara anggota.
(2)     Standing committee, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Tuan Rumah, tugasnya melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam jangka waktu di antara sidang-sidang tahunan para Menteri Luar Negeri.
(3)     Komisi-komisi Tetap (Permanent Committee), yang beranggotakan tenaga ahli serta pejabat pemerintah negara-negara anggota. Tugas utama komisi ini adalah memberikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN dan melaksanakan program tersebut setelah mendapat persetujuan dari Sidang Tahunan Para Menteri.
(4)     Komisi-Komisi Khusus (Ad Hoc Committee), yakni Komisi khusus di bentuk sesuai kebutuhan ASEAN.
(5)     Sekretariat Nasional ASEAN (National Secretariats), yang bertugas untuk mengkoordinasi pada tahap nasional dalam melaksanakan keputusan-keputusan para menteri ASEAN dan mempersiapkan agenda pertemuan Standing Comitte.

b. Sesudah KTT I di Bali 1976 Struktur Organisasinya Ada Perubahan, Sebagai Berikut.

(1)     Pertemuan Para Kepala Pemerintahan ( Summit Meeting ).
(2)     Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri ASEAN.
(3)     Sidang Para Menteri-Menteri Ekonomi.
(4)     Sidang para Menteri lainnya (Non- Ekonomi).
(5)     Standing Committee.
(6)     Komite-Komite.

5. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN

a. KTT I di Bali (23 – 25 Februari 1976)
KTT I ASEAN ini dihadiri para pimpinan negara ASEAN. Dalam KTT I ini disepakati tentang perluasan kerja sama dengan kerja sama di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan intelejen. Selain itu untuk menjamin stablitas dan keamanan kawasan dan intervensi asing maka dikeluarkan Declaration of ASEAN Concord (Deklarasi Kesepakatan ASEAN). Juga disepakati tentang Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia), antara lain berisi tentang dasar perilaku persahabatan antarnegara anggota. Juga dalam KTT I ini disetujui tentang pembentukan sekretariat ASEAN di Indonesia. HR. Dharsono dari Indonesia dipilih sebagai Sekjen ASEAN Pertama.
b. KTT II di Kuala Kumpur (4 – 5 Agustus 1977) yang lebih memfokuskan pada masalah-masalah hubungan ekonomi dengan Jepang, Australia, dan Selandia Baru.
c. KTT III di Manila (14 – 15 Desember 1987).
Dalam KTT III ini berhasil menandatangani Deklarasi Manila, yang isinya antara lain tentang kerja sama dalam segala bidang untuk melawan proteksionisme negara-negara industri dan mengadakan usaha bersama guna menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
d. KTT IV di Singapura ( 27 – 29 Januari 1992).
KTT IV ini mempunyai arti penting karena diadakan pada saat yang tepat yakni pada waktu dunia sedang mengalami berbagai perubahan. Perubahan positif tersebut berupa tercapainya persetujuan mengenai penyelesaian masalah Kamboja yang akan membuka kesempatan bagi ASEAN untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara eks Indochina di kawasan Asia Tenggara.
e. KTT V di Bangkok, Thailand (14 – 15 Desember 1995)
f. KTT VI di Hanoi, Vietnam (15 – 16 Desember 1998)
g. KTT VII di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam (5 – 6 November 2001)
h. KTT VIII di Phnom Penh, Kamboja (4 – 5 November 2003)
i. KTT IX di Bali, Indonesia (7 – 8 Oktober 2003)
j. KTT X di Vientiane, Laos ( 29 – 30 November 2003)
k. KTT XI di Kuala Lumpur, Malaysia (12 – 14 Desember 2005).

6. Peranan Indonesia dalam ASEAN

Peranan Indonesia dalam ASEAN sangat besar di antaranya sebagai berikut.
  1. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.
  2. Indonesia berusaha membantu pihak- pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indochina secara keseluruhan dan Vietnam Khususnya sangat penting dalam menciptakan stabilisasi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 15 – 17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah berusaha menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan- ketegangan dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara.
  3. Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal 23 – 24 Februari 1976.
  4. Pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia pernah ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Pertama adalah Letjen. H.R. Dharsono yang kemudian digantikan oleh Umarjadi Njotowijono.
Demikian  materi ips tentangPerkembangan ASEAN dan Peran Indonesia | Latar Belakang Terbentuknya ASEAN, sejarah, Tujuan Asean, Struktur Organisasi, dll yang dapat kami sampaikan,, semoga membantu...

Rabu, 16 November 2016

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - Materi Lengkap

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog Artikel & Materi . Senang sekali rasanya kali ini dapat kami bagikan materi lengkap tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mari kita bahas selengkapnya...

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

1. Proses Terbentuknya PBB

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Casablanca, Konferensi Moskow, Konerensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta dan Konferensi San Francisco. Piagam Atlantik (Atlantic Charter) merupakan naskah pertama yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya PBB. Sedangkan Konferensi San Francisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris dan Presiden F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat mengadakan pertemuan di atas gladak kapal USS Augusta di Teluk New Foundland perairan Samudra Atlantik. Kedua kepala pemerintahan itu menandatangani Piagam Altantic atau Atlantic Charter. Piagam ini kemudian menjadi dasar bagi terwujudnya PBB. Adapun isi pokok Piagam Atlantik sebagai berikut.
  1. Tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah.
  2. Setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahnya sendiri.
  3. Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional.
  4. Mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan.
  5. Menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peran Indonesia

Sedangkan Konferensi San Fransisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Konferensi San Fransisco berlangsung selama 2 bulan yakni dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945. Peserta konferensi berjumlah 50 negara yakni 47 negara penandatanganan Declaration of the United Nations ditambah Ukraina, Belarusia, dan Argentina. Kelima puluh negara ini dikenal sebagai negara anggota pendiri (original members) atau anggota asli. Konferensi ini menyetujui dan menandatangani Piagam Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian piagam ini menjadi Piagam PBB (United Nations Charter).
Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menandatangani Piagam Perdamaian, maka anggota asli berjumlah 51 negara. Walaupun piagam perdamaian itu sudah ditandatangani oleh 51 utusan dari negara-negara peserta, tetapi belum mendapat pengesahan dari pemerintah masing-masing negara. Piagam perdamaian itu baru disahkan oleh pemerintah masing-masing negara peserta pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut merupakan hari berdirinya PBB secara resmi. Pada tanggal 10 Januari 1946 Majelis Umum PBB bersidang pertama kali di London (Inggris). Sidang-sidang berikutnya diselenggarakan setiap tahun di markas besar PBB di Lake Succes, New York (Amerika Serikat).

2. Asas dan Tujuan PBB

a. Asas PBB
Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
1)       Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2)       Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3)       Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4)       Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5)       PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

b. Tujuan PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
1)       Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2)       Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3)       Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
4)       Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
5)       Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

3. Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:
  1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.
  2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.
Apa syarat-syarat sebagai anggota PBB? Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
1)       Negara merdeka.
2)       Negara yang cinta damai.
3)       Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
4)       Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

4. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-Badan PBB

PBB yang terdiri atas 6 (enam) badan utama dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut.

a. Majelis Umum (General Assembly)
1) Keanggotaan
Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.
2) Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.
a)       Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.
b)       Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.
c)       Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.
d)       Menetapkan anggaran belanja PBB.
e)       Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.

b. Dewan Keamanan (Security Council)

1) Keanggotaan
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.
a)       Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.
b)       Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974.
2) Tugas
Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.
a)       Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
b)       Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
c)       Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
d)       Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)

1) Keanggotaan
Pada mulanya keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 18 anggota yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Sekarang anggotanya berjumlah 27. Setiap tahun 9 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial diganti.

2) Tugas
Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai berikut.
a)       Membahas masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan internasional.
b)       Memberi saran-saran kepada Majelis Umum atau badan-badan khusus untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia.
c)       Memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ekonomi-Sosial ini dibantu oleh organisasi-organisasi khusus (Specialized Agencies) antara lain:
a .     UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization).
UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasimanusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis.
b.      UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund)
UNICEF adalah Organisasi Dana Perkembangan anak-anak Internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat.
c.      WHO (World Health Organization)
WHO adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang.
d.      FAO (Food and Agricultural Organization)
FAO adalah Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian. FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia.
e.      ILO (International Labour Organization)
ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1946 organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan.
f.       IBRD (International Bank for Reconstruction And Development)
IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat.
g.      IMF (International Monetary Fund)
IMF adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja.
h.      ITU (International Telecommunication Union)
ITU merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947. Tujuan ITU adalah untuk menghimpun kerja sama internasional yang melayani masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas ITU di Jenewa, Swiss.
i.       WMO (World Meteorogical Organization)
WMO merupakan Organisasi Meteorologi Sedunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Organisasi ini bertujuan saling tukar laporan mengenai cuaca dengan standar internasional. Markas WMO di Jenewa, Swiss.
j.       IMCO (Inter Govermental Maritime Consultative Organization)
IMCO merupakan Organisasi Konsultasi Maritim Antar Pemerintah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1959. Bertujuan memberi nasihat dan konsultasi guna memajukan kerja sama antaranggota. IMCO berkedudukan di London, Inggris.
k.      UNDP (United Nations Development Programme) atau program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.
l.       UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia.

d. Dewan Perwalian (Trusteship Council)

 1) Keanggotaan
Anggota Dewan Perwalian ini berimbang antara anggota-anggota yang mengelola daerah-daerah perwalian dan yang tidak. Dewan Perwalian ini dahulu merupakan bekas daerah-daerah jajahan musuh Sekutu (Jerman, Italia, Jepang, dan Spanyol) dalam Perang Dunia II yang lalu. Kelima negara besar anggota Dewan Keamanan juga merupakan anggota-anggota tetap Dewan Perwalian.

2) Tugas
Dewan Perwalian bertugas mengawasi dan membimbing daerah-daerah yang belum memiliki pemerintah sendiri dan daerah mandat.

e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

1) Keanggotaan
Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.
2) Tugas
Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut.
a)       Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.
b)       Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB.
c)       Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

f. Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.
1)       Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.
2)       Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU.
3)       Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.
4)       Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional.

Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10 April 1953). Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai berikut.
1)       Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 – 1961
2)       U Thant (Myanmar), 1961 – 1971
3)       Kurt Wadheim (Austria), 1971 – 1981
4)       Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 – 1991
5)       Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 – 1996
6)       Kofi Annan (Ghana), 1997 – 2006
7)       Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- ….

 5. Perkembangan Hubungan antara RI dengan PBB

Untuk pertamakalinya hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia-Belanda pada waktu Agresi Militer Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) mempunyai tugas yang dibebankan Dewan Keamanan PBB yaitu membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Renville. Ketika Belanda melakukan Agresi Militernya II pada tanggal 19 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Indonesia (UNCI = United Nations Comission for Indonesia) yang bertugas melancarkan perundingan antara RI dan Belanda. Atas prakarsa UNCI ini maka tercapailah Perundingan Roem-Royen, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju Konferensi Meja Bundar (KMB). Walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi tanggal 27 Desember 1949, akan tetapi permasalahan antara RI dan Belanda tuntas karena masalah Irian Barat (sekarang Papua) masih diduduki Belanda. Oleh karena itu RI selain berjuang dengan cara damai dan diplomasi baik pendekatan langsung dengan Belanda, juga melalui forum internasional. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada PBB maka pada tanggal 27 September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60. Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. dengan operasi militer maupun tekanan Belanda melalui diplomasi maka Belanda terpaksa melepaskan Irian Barat. Melalui Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) maka Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan demikian PBB berperan penting dan berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah RI.

6. Peran Indonesia terhadap PBB

Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB akan tetapi juga berperan aktif baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap PBB, yakni sebagai berikut.
  1. Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan Non Blok.
  2. Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.
  3. Pada tahun 1985 Indonesia membantu PBB yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke- 40.
  4. Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.
Demikian materi lengkap tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) : proses terbentuknya, asas dan tujuan, keanggotaan PBB, Lembaga khusus PBB, dan peran indonesia di PBB, semoga bermanfaat...

Gerakan Non Blok dan Peran Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia berperan aktif dalam Gerakan Non Blok (GNB). Bagaimana peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok? Marilah kita diskusikan materi berikut ini !

1. Latar Belakang Berdirinya GNB

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak meminak Blok Barat maupun Blok Timur. Berdirinya Gerakan Non Blok di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut.
(1)     Diilhami Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme
(2)     Adanya krisis Kuba pada tahun 1961 di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Ketegangan antara Blok Barat dn Blok Timur ini mendorong terbentuknya GNB. Adapun berdirinya Gerakan Non Blok diprakarsai oleh:
(a)     Presiden Soekarno dari Indonesia,
(b)     Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab-Mesir,
(c)     Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru dari India,
(d)     Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia, dan
(e)     Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.

Gerakan Non Blok dan Peran Indonesia


2. Tujuan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

3. Pelaksanaan KTT Gerakan Non Blok 

a. KTT I GNB (1 – 6 September 1961) di Beograd, Yugoslavia, Pelaksanaan KTT I GNB ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keputusan KTT I GNB ini melalui Presiden Soekarno dan Presiden Medibo Keita (dari Mali) disampaikan kepada Presiden F.Kennedy (Presiden Amerika Serikat). Sedangkan PM Nehru (India) dan presiden Kwame Nkrumah (Ghana) menyampaikan kepada PM. Kruschev (Perdana Menteri Uni Soviet).
b. KTT II GNB (5 – 10 Oktober 1964) di Kairo, Mesir. Pada KTT II GNB ini diikuti oleh 47 Negara peserta serta 10 peninjau lainnya antara lain Sekretaris Jendral Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab. Masalah perkembangan dan kerjasama ekonomi juga mendapat perhatian pada KTT II GNB ini.
c. KTT III GNB (8 – 10 September 1970) di Lusaka, Zambia. Negara peserta yang hadir ada 53 negara. Hasil terpenting KTT kali ini adalah perlunya upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara berkembang.
d. KTT IV GNB (5 – 9 September 1973) di Algiers, Aljazair. KTT IV GNB ini membahas tentang peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara negara-negara yang sedang berkembang serta berusaha meredakan ketegangan di Timur Tengah pergolakan di Rhodesia, dan bagian – bagian Afrika lainnya.
e. KTT V GNB (16 – 19 September 1976) di Kolombo, Srilangka pada KTT V GNB ini membahas tentang penyelamatan dunia dari ancaman perang nuklir dan berusaha memajukan negara – negara Non Blok.
f. KTT VI GNB (3 – 9 September 1979) di Havana, Kuba. KTT bertujuan memperjuangkan bantuan ekonomi bagi negara-negara Non Blok dan menggiatkan peran PBB dalam tata ekonomi dunia baru.
g. KTT VII GNB (7 – 12 Maret 1983) di New Delhi, India. KTT menghasilkan seruan dilaksanakannya demokrasi tata ekonomi yakni dihapuskannya proteksionisme oleh negara maju.
h. KTT VIII GNB (1 – 6 September 1986) di Harane, Zimbabue. KTT kali ini menghasilkan seruan dihapuskannya politik Apartheid di Afrika Selatan serta membahas sengketa Irak-Iran.
i. KTT IX GNB (4 – 7 September 1989) di Beograd, Yugoslavia. KTT yang dihadiri oleh 102 negara ini berhasil membahas kerja sama Selatan – Selatan ( antar negara berkembang ).
j. KTT X GNB (1 – 6 September 1992) di Jakarta, Indonesia. KTT yang dihadiri oleh 108 negara ini berhasil merumuskan “Pesan Jakarta” (Jakarta Message) antara lain berusaha menggalang kerja sama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan.
k. KTT XI GNB (16 – 22 Oktober 1995) di Cartagena, Kolombia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.
l. KTT XII GNB (1 – 6 September 1998) di Durban, Afrika Selatan. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.
m. KTT XIII GNB (Februari 2003) di Kuala Lumpur, Malaysia.
n. KTT XIV GNB (2006) di Havana, Kuba.

4. Pengaruh dari Gerakan Non Blok 

Gerakan Non Blok mempunyai pengaruh yang besar di antaranya sebagai berikut.
  1. Pernyataan dari kedua negara adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Asoviet) untuk mengurangi senjata-senjata nuklirnya.
  2. Gencatan senjata antara Irak dan Iran.
  3. Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai.
  4. Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afganistan.
  5. Meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ekonomi antar anggota Gerakan Non Blok dan dengan negara- negara maju di luar Gerakan Non Blok.
5. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok 

Indonesia ikut memegang peranan penting dalam Gerakan Non Blok, yakni sebagai berikut.
  1. Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I pada tanggal 1-6 September 1961.
  2. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta.
Demikian materi IPS Sejarah Bab Gerakan Non Blok (GNB) : Latar Belakang, Tujuan, Pengaruh, Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat....