wong jowo

Yen sira kasinungan ngelmu kang marakake akeh wong seneng, aja sira malah rumangsa pinter, jalaran menawa Gusti mundhut bali ngelmu kang marakake sira kaloka iku, sira uga banjur kaya wong sejene, malah bisa aji godhong jati aking.(Bila anda mendapat anugrah ilmu yang membuat banyak orang senang, janganlah kamu merasa pintar, sebab apabila Tuhan mengambil lagi ilmu yang menyebabkan anda terkenal itu, anda akan menjadi orang biasa lagi, malah lebih bermanfaat daun yang kering)

Showing posts with label EKONOMI KELAS XII. Show all posts

Monday, September 3, 2012

KEWIRAUSAHAAN

Versi amteri oleh Ismawanto

Pembangunan perekonomian Indonesia dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 33, yang maknanya mencakup tiga sektor utama perekonomian, yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sector koperasi. Ketiga sektor tersebut perlu dikembangkan secara serasi dan mantap.

Jelaslah, bahwa sektor swasta merupakan salah satu unsure penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kewirausahaan atau kewiraswastaan mempunyai peran penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang perekonomian.

1. Pengertian Wirausaha

Kewirausahaan berasal dari kata ’wira’ yang berarti berani, utama, teladan, berbudi luhur, serta ’usaha’ yang berarti upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai suatu keberanian untuk berupaya memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, definisi kewirausahaan dapat dikemukakan sebagai suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, atas dasar kemampuan dan keberanian yang dimilikinya dengan cara memanfaatkan segala potensi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa sektor swasta selalu ditingkatkan guna menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara melalui usaha swasta, baik pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun peningkatan ekspor. Untuk itulah peran wirausaha sangat diperlukan.

Adapun manfaat tenaga-tenaga wirausaha antara lain sebagai berikut.

a. Sebagai generator dan sumber penciptaan serta perluasan kesempatan kerja.

b. Pelaksana pembangunan yang dapat dipercaya integritasnya dan berdedikasi memajukan lingkungannya.

c. Tidak melibatkan diri dalam persoalan keturunan, baginya kemanusiaan dan manusialah yang menjadi pusat perhatian kesibukannya.

d. Kepribadian unggul dan martabat harga diri yang selalu mendapat perhatian utama untuk dikejar, ditingkatkan, dan dicita-citakannya.

e. Persaingan yang dicita-citakan adalah persaingan yang wajar, sehat, tidak berlebihan, dan jujur dengan menggunakan, meningkatkan, dan memajukan tingkat efisiensi kerja usahanya.

f. Selalu berusaha menghormati tertib hukum lingkungannya.

g. Berusaha mambantu atau menolong orang lain, agar orang lain mampu membantu dan menolong dirinya.

h. Tidak akan rela dan sampai hati menipu, merugikan apalagi mengkhianati pemerintah, negara, dan bangsanya.

i. Sumber tenaga manusia yang ideal.

j. Hidup sepantasnya, segala barang yang dipakai diatur sebaik mungkin dan tidak berlebihan.

2. Peranan Wirausaha dalam Perekonomian Nasional

Seorang ahli bernama J. Schumpeter menekankan pentingnya peranan wirausahawan dalam kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan dalam organisasi. Peranan wirausahawan sangat dibutuhkan oleh suatu Negara karena ikut pula menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Adapun peranan wirausahawan adalah sebagai berikut.

a. Ikut meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara.

b. Ikut memajukan ekonomi bangsa dan negara.

c. Ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat.

d. Ikut mengurangi atau mengatasi pengangguran.

e. Ikut mengatasi ketegangan sosial.

f. Ikut meningkatkan perdagangan domestik (dalam negeri) maupun perdagangan internasional.

g. Ikut meningkatkan devisa negara.

h. Ikut meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.

3. Ciri-Ciri Wirausaha

Seseorang yang berjiwa wirausaha harus mampu membuat kekuatan sendiri menjadi lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Untuk mendapatkan hasil yang baik, seorang wirausaha mampu menggunakan kekuatan yang ada, baik rekan sekerja, atasan, kekuatan bawahan, dan kekuatan sendiri serta lingkungan kerja.

Oleh karenanya seorang wirausaha harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Mempunyai keberanian untuk mengambil risiko dalam menjalankan usahanya, untuk mengejar keuntungan yang merupakan imbalan dari karyanya.

b. Mempunyai daya kreasi, imajinasi dan kemampuan yang sangat tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

c. Mempunyai semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.

d. Selalu mengutamakan efisiensi dan penghematan biaya.

e. Mempunyai kemampuan untuk menarik bawahan dan rekan usaha yang mempunyai kemampuan tinggi.

f. Mempunyai cara analisis yang tepat, sistematis, dan metodologis.

g. Tidak konsumtif, selalu menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh, baik untuk keperluan usaha yang sudah ada atau menanamkannya pada usaha-usaha yang baru.

h. Mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan kesempatan yang ada, dengan membawa teknik-teknik baru dan mengorganisasi usaha-usahanya secara efektif dan efisien.

Sementara itu, menurut pendapat Bygrave ciri-ciri atau karakteristik wirausahawan dikenal dengan istilah 10 D, yaitu sebagai berikut.

a. Dream (Visi ke Depan)

Seorang wirausahawan harus mempunyai visi atau pandangan ke masa depan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan visinya.

b. Decisiveness (Keputusan dengan Cepat)

Seorang wirausahawan adalah orang yang dapat bekerja dengan cepat dalam menghasilkan sesuatu. Selain itu juga dapat membuat suatu keputusan dengan cepat, tepat dan penuh perhitungan, agar berhasil dalam mengembangkan usahanya.

c. Doers (Melaksanakan Keputusan)

Seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan akan langsung menindaklanjuti. Kegiatannya dilaksanakan secepat mungkin dengan penuh perhitungan. Ia tidak mau menunda kesempatan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.

d. Determination (Penentuan/Kebulatan Tekad)

Seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya dengan

penuh perhatian, rasa tanggung jawab, dan tidak mudah menyerah, walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang mustahil untuk diatasi.

e. Dedication (Pengabdian)

Seorang wirausahawan harus mempunyai dedikasi (mengutamakan pekerjaan) yang tinggi terhadap bisnisnya, kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu. Ia melaksanakan pekerjaannya tanpa kenal lelah. Semua perhatiannya dipusatkan untuk kegiatan bisnisnya.

f. Devotion (Mencintai Pekerjaan)

Seorang wirausahawan harus mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkannya. Hal inilah yang mendorong keberhasilan yang efektif untuk menjual produknya.

g. Details (Dapat Memerinci)

Seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktor yang sangat rinci terhadap apa yang terjadi selama menjalankan kegiatan usahanya. Dia tidak mengabaikan faktor-faktor yang kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya.

h. Destiny (Bertanggung Jawab atas Nasib Usahanya)

Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau bergantung pada orang lain.

i. Dollars (Kekayaan)

Seorang wirausahawan tidak mengutamakan pada pencapaian kekayaan. Motivasinya bukan karena masalah uang. Dia berasumsi jika berhasil dalam bisnisnya, maka ia pantas mendapat laba, bonus, atau hadiah.

j. Distribute (Membagi-bagi)

Seorang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bisnisnya.

4. Prasyarat Menjadi Wirausaha

Adakah di antara kamu berminat menjadi seorang wirausahawan? Nah, agar harapanmu itu dapat terwujud perlu kiranya kamu ketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan dasar untuk menjadi seorang wirausaha dinamakan dengan 8K dan 7P.

8K meliputi kriteria sebagai berikut.

a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kemauan, keuletan, dan ketekunan.

c. Kemampuan dan keahlian.

d. Kesempatan yang ada dan digunakan.

e. Keteraturan dan kecepatan kerja serta ketaatan (disiplin).

f. Keberanian mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian.

g. Kesadaran sosial dan kemerdekaan.

h. Kapital dan keuangan.

Adapun yang dimaksud 7P adalah sebagai berikut.

a. Pendidikan.

b. Pengajaran dan atau latihan.

c. Penerangan, penyuluhan, dan bimbingan.

d. Pengelolaan dan perlindungan serta kepastian hukum.

e. Pendekatan strategis.

f. Penghayatan hakiki kehidupan.

g. Perbankan.

Syarat-syarat tersebut sebagian mungkin sudah kamu miliki, namun sebagian lagi perlu kamu usahakan dari sekarang.

5. Sektor-Sektor Wirausaha

Kegiatan wirausaha meliputi tiga sektor penting dalam perekonomian. Oleh karenanya setiap wirausahawan diperkenankan untuk melakukan usaha dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Sektor-sektor usaha dalam hubungannya dengan wirausaha dapat dikelompokkan menjadi sektor formal dan informal.

a. Sektor formal

adalah kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa, sehingga kegiatannya bersifat tetap atau menjadi tumpuan harapan pengelola.

Sektor ekonomi formal yang dapat diusahakan antara lain:

1) industri, baik industri besar, industri menengah, industry kecil, industri kerajinan, maupun industri pariwisata,

2) perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri atau perdagangan internasional, dan pedagang besar, pedagang menengah atau pedagang kecil.

3) jasa dan transportasi, yang meliputi pedagang perantara, pemberi kredit atau perbankan, pengusaha angkutan, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha biro jasa atau travel pariwisata, pengusaha asuransi, pergudangan, perbengkelan, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya.

4) agraris, yang meliputi pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan peternakan.

5) lapangan pertambangan dan energi, meliputi bidang minyak bumi dan gas alam yang ada, dan

6) usaha-usaha lainnya yang berbentuk perusahaan, berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Sektor informal

adalah kegiatan usaha yang bersifat sampingan, biasanya tidak berbentuk perusahaan serta berbentuk home industri (industri rumah tangga).

Sektor ekonomi informal yang bisa diusahakan antara lain:

1) perdagangan, artinya sebagai pedagang kecil atau retailer.

2) industri rakyat atau industri rumah tangga, meliputi pengrajin, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, dan pengolahan hasil kehutanan,

3) jasa, meliputi perantara perdagangan, angkutan, warung makan, perbengkelan, biro jasa travel/perjalanan, tata busaha atau penjahit, dan sebagainya,

4) agraris, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan kecil, perikanan darat, peternakan unggas, dan sebagainya, atau

5) usaha-usaha lainnya yang tidak berbentuk perusahaan.

6. Konsep Wirausahawan Profesional

Seorang wirausahawan harus dapat menekuni setiap usahanya secara profesional, sehingga usaha yang didirikan dapat berkembang dengan baik dan dapat menguntungkan semua pihak. Seorang wirausahawan haruslah mampu melihat ke depan, dalam arti melihat dan berpikir dengan penuh perhitungan mencari pilihan berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Untuk itu diperlukan seorang wirausahawan yang handal dan profesional.

Seorang wirausahawan harus memiliki konsep-konsep berikut.

a. Mengenal sangat dalam terhadap produknya.

b. Yakin dan percaya terhadap produknya.

c. Tidak berdebat dengan calon pelanggan.

d. Memiliki jiwa antusias.

e. Komunikatif dalam negosiasi.

f. Ramah dalam pelayanan.

g. Santun dalam penampilan.

h. Menciptakan transaksi.

i. Memenuhi kebutuhan pelanggan.

j. Jujur, berani, dan mempunyai keberanian.

Wirausahawan yang baik tidak membiarkan dirinya direncanakan oleh pihak lain, melainkan merencanakan pengembangan dirinya sendiri. Sudahkah jiwa kewirausahaan kamu miliki?

Sunday, September 2, 2012

KOPERASI SEKOLAH

Versi materi oleh Ismawanto

Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya murid/ siswa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sekolahsekolah tempat pendidikan yang setaraf dengan itu. Dengan kata lain, koperasi sekolah adalah koperasi siswa. Menurut peraturan yang berlaku, anggota koperasi harus orang yang sudah dewasa, akan tetapi koperasi sekolah ternyata anggotaanggotanya belum dewasa. Oleh karena itu, koperasi sekolah dimaksudkan untuk melatih siswa dalam melakukan kegiatan ekonomi yang telah diizinkan dari pemerintah.

1. Tujuan Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah dimaksudkan sebagai penunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis. Maksud yang lain adalah mencapai kebutuhan ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis para siswa yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pendidikan koperasi sekolah sangat diperlukan dengan alas an sebagai berikut.

a. Generasi muda merupakan calon penerus cita-cita koperasi, maka sangat perlu mendapatkan pengetahuan tentang berkoperasi.

b. Siswa merupakan calon pemegang peranan dalam mengembangkan koperasi di masa mendatang, menuju bentuk perekonomian berdasar UUD 1945 Pasal 33.

Tujuan didirikannya koperasi sekolah di antaranya sebagai berikut.

a. Agar siswa memiliki kesadaran tentang fungsi dan peranan koperasi sebagai soko guru dan wadah utama perekonomian rakyat.

b. Agar para siswa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis.

c. Agar dapat meningkatkan upaya pembinaan kelembagaan koperasi sekolah secara sistematis, terarah, dan terusmenerus.

d. Agar siswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam hal pengelolaan koperasi sekolah melalui latihan-latihan maupun praktik kerja nyata.

e. Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam hidup bergotong royong di masyarakat.

f. Menunjang program pembangunan pemerintah di sector koperasi melalui program pendidikan di sekolah.

g. Menumbuhkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sekolah terhadap koperasi, sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan jiwa, semangat, serta sikap berkoperasi.

h. Menunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis untuk mencapai tujuan berupa pemenuhan kebutuhan siswa.

2. Ruang Lingkup dan Landasan Hukum Koperasi Sekolah

Ruang lingkup pembinaan koperasi sekolah meliputi beberapa hal berikut ini.

a. Peningkatan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi sekolah.

b. Pembinaan fasilitas seperti ruang pemupukan modal, penyediaan kredit dengan syarat memadai untuk pengadaan sarana, bantuan tenaga manajemen atau pengelolaan, dan lain-lain.

c. Peningkatan keterampilan siswa dalam mengelola koperasi melalui latihan-latihan yang praktis, misalnya praktik kerja nyata yang berkaitan dengan pengorganisasian, yang nantinya diharapkan dapat menjadi kader koperasi di masyarakat.

Adapun landasan hukum berdirinya koperasi sekolah adalah sebagai berikut.

a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. 638/AKPTS/Men/1974 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Koperasi Sekolah.

b. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0158/P/1984 dan Menteri Koperasi Nomor 51/M/KPTS/III/1984, tertanggal 22 Maret 1984.

c. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5/ U/1984, tentang Pendidikan Perkoperasian.

d. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Tahap-Tahap Pendirian Koperasi Sekolah

Dalam rangka mendirikan koperasi sekolah, terlebih dahulu perlu diketahui langkah-langkah maupun hal-hal yang menyangkut pendirian koperasi sekolah tersebut. Adapun langkah-langkah atau prosedur pendirian koperasi sekolah adalah sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, rencana dan program pendirian koperasi disosialisasikan oleh kepala sekolah bersama guru, komite sekolah, dan Osis serta perlu diinformasikan kepada siswa yang lain. Selanjutnya perlu dibentuk tim kecil/panitia yang bertugas menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi sekolah.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Tim Kecil di antaranya:

1) menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan pembentukan,

2) menentukan tempat diadakan rapat pembentukan,

3) menentukan peserta yang mengikuti rapat,

4) menyiapkan undangan rapat,

5) menyiapkan alat atau perlengkapan rapat,

6) menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat,

7) merencanakan dan menyiapkan biaya-biaya penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi sekolah.

b. Tahap Pembentukan

Setelah melalui tahap persiapan, selanjutnya diadakan rapat pembentukan koperasi sekolah. Adapun pihak-pihak yang harus dihadirkan adalah:

1) murid/ perwakilan kelas minimum 2 (dua) orang, paling sedikit 20 orang murid,

2) guru ekonomi/ koperasi dan guru yang ditunjuk

3) kepala sekolah

4) pejabat Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota

5) perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Hasil dari rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain:

1) Anggaran Dasar koperasi sekolah,

2) susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara (dari unsur guru yang ditunjuk),

3) pembentukan pengawas paling banyak 3 siswa,

4) penetapan sumber modal koperasi yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah,

5) penetapan pembagian SHU koperasi,

6) lain-lain yang perlu.

c. Tahap Pengesahan

Setelah koperasi sekolah terbentuk, maka pengurus mengajukan permohonan pengakuan kepada Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang dilampiri:

1) Anggaran Dasar/Akta Pendirian Koperasi Sekolah rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 atau sesuai peraturan yang berlaku,

2) berita acara pembentukan koperasi sekolah,

3) neraca awal/neraca permulaan dari koperasi sekolah.

Apabila telah memenuhi syarat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pengajuan itu akan diterima surat pengakuan atau surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi sekolah dari Kantor Dinas Koperasi.

4. Kegiatan Usaha Koperasi Sekolah

Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi sekolah hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang umumnya dibutuhkan oleh para siswa, di samping menjangkau kebutuhan lain yang mungkin diperlukan oleh sebagian siswa. Pada dasarnya kegiatan yang akan dilaksanakan tidak menimbulkan atau mengganggu kegiatan belajar para siswa, bahkan lebih menambah pengetahuan serta praktik nyata tentang kegiatan berkoperasi.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kegiatan usaha yang dilaksanakan koperasi sekolah meliputi usaha yang dapat memenuhi kebutuhan para siswa di sekolah yang bersangkutan dan masyarakat.

Adapun kegiatan usaha koperasi sekolah antara lain:

a. unit usaha pertokoan, meliputi pengadaan buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah, serta barang lain yang diperlukan siswa,

b. unit usaha cafetaria (warung) sekolah, dimaksudkan untuk menampung siswa agar tidak keluar dari lingkup sekolahan,

c. unit usaha simpan pinjam, yang bertujuan untuk melayani penabungan dan pinjaman uang guna meringankan para siswa serta untuk menumbuhkan kegemaran menabung bagi siswa,

d. unit usaha jasa lainnya, disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti fotokopi, wartel, warnet, menerima percetakan, travel bus, bursa buku, penjahitan pakaian seragam siswa, pengetikan dan penjilidan (rental), pengoperasian gedung serba guna, dan sebagainya.

5. Pengelolaan Koperasi Sekolah

Kelangsungan koperasi sekolah sangat bergantung kepada peran aktif berbagai pihak di dalamnya, baik anggota, pengurus maupun pengawas.

a. Keanggotaan

Anggota koperasi sekolah adalah murid/siswa sekolah yang bersangkutan di mana koperasi sekolah didirikan. Keanggotaan koperasi sekolah tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

Keanggotaan berakhir jika:

- murid/anggota koperasi meninggal dunia,

- murid/anggota koperasi pindah sekolah,

- murid/anggota koperasi berhenti sekolah karena tamat (lulus) atau alasan lainnya,

- ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Keanggotaan koperasi sekolah ditetapkan setelah ia mendaftarkan diri sebagai anggota, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam koperasi sekolah serta telah membayar simpanan pokok kepada pengurus koperasi. Simpanan pokok merupakan persyaratan seorang siswa menjadi anggota koperasi.

b. Kepengurusan

Pengurus koperasi sekolah berasal dari anggota yang dipilih melalui rapat anggota atau yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Masa bakti pengurus ditetapkan 1 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 tahun lagi. Pengurus koperasi tetap atas pembinaan guru dan kepala sekolah.

c. Pengawas

Pengawas memegang peranan yang penting dalam organisasi koperasi karena ia memegang fungsi kontrol terhadap jalannya usaha koperasi. Pengawas koperasi sekolah dipilih dari kalangan orang tua murid sekolah yang bersangkutan dalam rapat anggota. Pemilihan anggota badan pengawas koperasi sekolah, sama halnya dengan cara memilih pengurus, yaitu dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Apabila anggota badan pengawas tidak memenuhi dari kalangan murid atau siswa, pengawas juga dapat diambil dari guru agar dapat membimbing para siswa.

d. Permodalan Koperasi Sekolah

Sebagaimana koperasi-koperasi lainnya, sumber modal koperasi sekolah diperoleh dari modal sendiri dan modal dari luar.

1) Modal sendiri, meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan SHU (Sisa Hasil Usaha), dan hibah.

2) Modal dari luar meliputi simpanan sukarela, pinjaman bank, pinjaman dari koperasi lain, dan sumber lain yang sah.

e. Bagan Organisasi Koperasi Sekolah

Untuk menjalankan fungsinya, maka kepengurusan koperasi sekolah harus dapat bekerja sesuai dengan organisasi dalam koperasi sekolah.

6. Manfaat Koperasi Sekolah

Sebagaimana tujuan koperasi yaitu untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi sekolah sangat bermanfaat bagi anggotanya.

Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah

b. Dapat mendidik siswa untuk mandiri atau mampu mengurus dirinya sendiri

c. Dapat berlatih menjadi wiraswastawan di bidang perkoperasian

d. Membimbing para siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menyelanggarakan koperasi sekolah

e. Dapat menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, setia kawan, dan gotong royong.

7. Pembinaan Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah yang didirikan di lingkungan pendidikan telah dirintis sejak tahun 80-an, walaupun saat itu belum semua sekolah mendirikan atau membentuk koperasi sekolah. Kegiatan pembinaan koperasi sekolah dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Agar koperasi sekolah dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diadakan pembinaan secara terus-menerus, terpadu, dan terarah sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi di masyarakat. Pembinaan secara kontinu dilakukan dengan cara bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan terhadap koperasi sekolah oleh guru dan kepala sekolah.

Pembinaan tersebut dapat berupa:

a. bantuan materi, seperti perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi, sehingga cara pengelolaannya semakin hari semakin maju dengan cara mencontoh pengelolaan koperasi yang ditangani dengan peralatan yang sudah lengkap,

b. mengikutsertakan pengurusnya dalam pertemuanpertemuan dan seminar (bagi Sekolah Menengah Atas) tentang koperasi, guna mengembangkan pemikiranpemikiran baru, sehingga wawasan para pengurus tentang pengelolaan koperasi sekolah makin bertambah,

c. mengundang para pakar koperasi untuk memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pengelola tentang caracara praktis mengelola koperasi sekolah,

d. memintakan brosur atau buletin dari koperasi sekolah yang telah menerbitkannya atau saling tukar informasi antara pengurus koperasi suatu sekolah dengan pengurus koperasi di sekolah lain agar menjadi koperasi sekolah yang lebih baik.

Untuk mewujudkan koperasi sekolah yang baik, maka pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh siswa berada di bawah bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan guru Pembina koperasi yang diangkat oleh kepala sekolah.

Saturday, September 1, 2012

PRINSIP DASAR KOPERASI INDONESIA

Versi materi oleh Ismawanto

Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dengan lahirnya Bank Pertolongan dan Tabungan (Hulp en Spaarbank) yang didirikan oleh Raden Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 di Purwokerto. Bentuk badan usaha koperasi sangat unik, berbeda dengan badan usaha lain. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh anggota, yang merupakan pengguna jasa koperasi (user). Koperasi bertujuan utama menyejahterakan angotanya dan tidak bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Fakta inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain, yang pada dasarnya pemilik adalah penanam modal.

1. Pengertian Koperasi

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut.

a. Merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama.

b. Beranggotakan orang seorang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri atas kumpulan orang bukan kumpulan modal.

c. Beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar/luas.

d. Kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, artinya dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 25 tahun 1992 Pasal 5.

e. Gerakan ekonomi rakyat, artinya koperasi mengembangkan ekonomi rakyat banyak dan merupakan soko guru dalam ekonomi kerakyatan.

f. Asas kekeluargaan, berarti koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran berpribadi, sekaligus bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, dalam Bab III Pasal 4 disebutkan fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi.

Prinsip koperasi di antaranya sebagai berikut.

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

c. Sisa hasil usaha yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan dibagi berdasarkan besarnya jasa masingmasing anggota.

d. Modal diberi balas jasa secara terbatas.

e. Koperasi bersifat mandiri.

Sebagaimana kamu ketahui, organisasi koperasi adalah pengaturan orang-orang dalam melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan dalam koperasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa koperasi merupakan kumpulan orang seorang, bukan kumpulan modal, dengan kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota, bukan untuk mencari keuntungan semata.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Bab IV Pasal 6, disebutkan bahwa syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut.

a. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya20 orang.

b. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-orang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Dengan keanggotaan koperasi yang terdiri atas orang seorang dan badan hukum koperasi, maka terdapat tingkatan dalam organisasi koperasi, yaitu sebagai berikut.

a. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang dan daerah kerjanya berada pada tingkat kecamatan atau tingkat desa.

b. Koperasi Pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 (lima) koperasi primer dan daerah kerjanya tingkat kabupaten atau kotamadya.

c. Koperasi Gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 (tiga) koperasi pusat dan daerah kerjanya berada pada tingkat provinsi atau daerah yang dipersamakan.

d. Koperasi Induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 (tiga) koperasi gabungan dan daerah kerjanya berada pada tingkat nasional.

2. Pengelolaan Koperasi

Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental.

a. Sehat organisasi, mencakup:

1) adanya kesadaran para anggota untuk kegiatan koperasi,

2) adanya kesadaran koperasi untuk hidup atas dasar anggaran dasarnya,

3) ketiga alat perlengkapan organisasi koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,

4) bagian-bagian dalam organisasi bekerja normal dalam hubungan organik,

5) adanya komunikasi yang lancar antara pengurus dengan anggota, pengurus dengan pengurus dan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.

b. Sehat usaha, yang mencakup:

1) kegiatan usahanya dijalankan berdasar atas asas dan tujuan koperasi,

2) usahanya terjalan secara kontinu,

3) SHU dibagikan sesuai dengan jasa anggota,

4) dapat dicapai tingkat efistensi sesuai dengan rencana.

c. Sehat mental, yang mencakup:

1) adanya kesadaran para pengurus dan anggota akan tanggung jawab pada koperasi,

2) tidak semata-mata berpikir kebendaan (materialistis), tetapi nilai kemanusiaan dan sosial yang lebih diutamakan,

3) kejujuran dan keadilan dalam kegiatan pengurus dan anggota,

4) untuk mempertinggi kesejahteraan anggota, baik secara materiil maupun secara spirituil,

5) adanya program-program pendidikan yang dilaksanakan secara kontinu,

6) adanya pengabdian kepada masyarakat,

7) adanya swadaya, swakerta, dan swasembada dalam koperasi,

8) tidak mencari keuntungan yang tidak didasarkan pada prinsip koperasi.

3. Perangkat Organisasi

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Bab VI Pasal 21 sampai dengan Pasal 40 tentang Perangkat Organisasi, disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan:

1) anggaran dasar,

2) kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi,

3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas,

4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan,

5) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya,

6) pembagian sisa hasil usaha,

7) penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Pemungutan suara dilakukan oleh para anggota yang hadir.

Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang. Maksudnya penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi dan besar kecilnya jasa usaha koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya.

b. Pengurus

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 tentang Pengurus, ditetapkan sebagai berikut.

1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa:

1) Tugas pengurus:

- mengelola koperasi dan usahanya,

- mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi,

- menyelenggarakan rapat anggota,

- mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

- menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib,

- memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Pengurus berwenang:

- mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan,

- memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,

- melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

c. Pengawas

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 38 tentang Pengawas, ditetapkan sebagai berikut.

1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 39, ditetapkan bahwa:

1) Pengawas bertugas:

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi

- membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

2) Pengawas berwenang:

- meneliti catatan yang ada pada koperasi

- mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Dari struktur organisasi koperasi dapat dijelaskan bahwa pengurus terbuka terhadap pengawas, pengawas bersifat wajar dalam melaksanakan tugas pengawasannya, dan antara pengurus dengan pengawas terjadi dialog.

4. Organisasi dan Pengelolaan KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi rakyat di pedesaan yang pembentukannya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat desa tersebut yang wilayahnya meliputi satu kecamatan. Pembentukan KUD berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1973.

Adapun tujuan pembentukan KUD sebagai berikut.

a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan.

b. Memberikan kepastian pada masyarakat desa, bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab atas peningkatan produksi saja, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Sementara itu, bidang usaha KUD adalah sebagai berikut.

a. Pertanian yang meliputi bidang pertanian pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan agro industri

b. Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat desa, terutama pangan, sandang, dan papan.

c. Penyediaan jasa, meliputi jasa simpan pinjam, jasa perkreditan, angkutan, listrik pedesaan, dan konstruksi.

d. Industri kecil dan kerajinan.

e. Lain-lain bidang usaha sesuai kemampuan dan keadaan setempat.

Dari bidang usaha tersebut jelaslah bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) benar-benar merupakan organisasi ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan atau satu wilayah kecamatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KUD:

a. merupakan organisasi ekonomi rakyat pedesaan,

b. dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku,

c. memiliki pengurus dengan mengangkat manajer dan digaji oleh KUD,

d. dalam menjalankan aktivitasnya mendapatkan bimbingan, dorongan, pembinaan, dan pengarahan dari Pembina koperasi.